Mendukung Indonesia Menuju Pemerintahan yang Terbuka

Agie Nugroho Soegiono dosen muda Departemen Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. (Foto: Binti Q. Masruroh)

UNAIR NEWS – Perguruan tinggi memiliki andil dalam mendukung open government atau pemerintahan yang terbuka. Agie Nugroho Soegiono dosen muda Departemen Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga menuturkan, pemerintahan Indonesia saat ini berupaya secara signifikan menuju open government. Namanya, Satu Data Indonesia.

Hanya saja data dan informasi dari pemerintah masih bersifat mentah (raw material) sehingga tidak dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat awam. Namun, para akademisi di perguruan tinggi dapat menterjemahkan sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan.

“Ada pergantian yang dulunya close by default jadi open by default. Pemerintah sudah memiliki beberapa peraturan hukum yang mendukung implementasi open government. Kita (Indonesia) punya freedom of expression karena tahun 2008 ada keterbukaan informasi publik. Itu berarti bahwa setiap pemerintah harus mempublikasi data atau informasi yang dimiliki kepada publik,” ujar Agie kepada UNAIR News.

Inisiatif pemerintah menuju open government diperkuat dengan keterlibatan Indonesia bersama tujuh negara lainnya dalam mendirikan Open Government Partnership (OGP). Tujuh negara itu adalah Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filiphina. Di situ, kata Agie, pemerintah Indonesia belajar dari negara lain yang lebih maju terkait implementasi open government.

Salah satu hasilnya adalah pencarian informasi tidak harus memakai surat, menunggu, dan lama mendapatkan hasilnya. Semuanya tersedia dengan data yang interoperable atau dapat dioperasikan seperti data mentah yang bisa dianalisis ulang.

Agie menuturkan, saat ini pun Indonesia sudah memiliki sistem complaint handling systemyang memungkinkan laporan dari masyarakat dapat terekam. Fungsinya adalah untuk melihat jejak komplain yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah. Seperti, kepada siapa komplain diajukan, sudah sampai tahap apa, serta bagaimana tanggapan pemerintah terkait.

“Dari situ kita mulai bisa untuk komplain yang lebih terorganisir. Kita punya nomor-nomor report yang bisa dilacak untuk memberikan feedback (tanggapan),” ucapnya.

Sejak tahun 2012 lalu, pemerintah memiliki layanan aspirasi pengaduan rakyat bernama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Saat ini, pemerintah sedang dalam upaya menyusun regulasi terkait Satu Data Indonesia. Upaya ini dilakukan mengingat pemerintah belum memiliki definisi khusus terkait sesuatu yang dimaksud dengan ‘data’.

“Keterbukaan informasi publik itu terkait informasi data yang sudah diolah. Sedangkan kita sendiri belum punya definisi yang sesuai dengan landasan hukum. Alhasil, ketika orang minta informasi yang berkaitan dengan data di pemerintah, itu bentuknya macam-macam,” ungkap lulusan Universitas Edinburgh, Inggris.

Apakah segala usaha pemerintah menuju Open government sudah menuju langkah yang baik? Menurut Agie, usaha pemerintah cukup mengarah ke sana. Hanya saja, baru sedikit pemerintah daerah yang menerapkan open government.

Selain itu, open government layaknya pedang bermata dua. Informasi yang kurang tepat untuk dibagikan ke publik dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang kontra dengan pemerintah.

“Publikasi beruntun video rapat yang dilakukan pemerintah provinsi oleh Ahok, misalnya. Itu salah satu bentuk open government. Mungkin orang yang oposisi akan melihat itu sebagai umpan, cara untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa,” paparnya.

Namun, terlepas dari itu, sudah banyak pemerintah daerah yang menerapkan open government. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang “Open Government Partnership (OGP) Sub-national Government Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka pada April 2016 silam.

Pemkab Bojonegoro bersanding sejajar dengan negara-negara maju seperti Paris dan London untuk menerapkan open government.

“Itu juga prestasi tersendiri dalam mendukung open government. Walaupun mereka belum punya teknologi yang cukup mutakhir,” paparnya. (*)

Sumber : Link